TUBAN – LIRA MEDIA REVOLUSI
Aktivitas pertambangan pasir kuarsa di wilayah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, menjadi sorotan setelah Satgas Polresta Tuban melakukan penertiban pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, aparat dilaporkan mengamankan enam unit dump truck dan satu unit Excavator yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan pasir kuarsa di lokasi tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tambang tersebut diduga dikelola oleh seseorang berinisial S. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai identitas pengelola maupun status pemeriksaannya oleh penyidik.
Penertiban ini memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas kegiatan pertambangan tersebut. Apakah aktivitas penambangan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku?
Enam Dump Truck Diamankan, Bagaimana Kelanjutan Penanganannya?
Pengamanan enam dump truck menjadi salah satu poin penting dalam penertiban tersebut. Publik tentu menunggu penjelasan aparat mengenai status kendaraan, pemiliknya, serta dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pertambangan yang sedang ditertibkan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasional tambang, termasuk sosok berinisial S yang disebut-sebut sebagai pemilik atau pengelola.
APH Diminta Transparan
Penertiban tambang bukan sekadar menghentikan aktivitas di lapangan. Penegakan hukum juga harus menyentuh aspek legalitas perizinan, asal-usul material, kegiatan pengangkutan, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Masyarakat berharap Polres Tuban memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil penertiban, status enam dump truck yang diamankan, serta kemungkinan adanya proses penyelidikan maupun penyidikan.
Konfirmasi dan Hak Jawab
Redaksi Lira Media Revolusi masih berupaya meminta keterangan resmi dari Polresta Tuban terkait kronologi penertiban, barang yang diamankan, dugaan pelanggaran perizinan, serta kemungkinan pemeriksaan terhadap pengelola berinisial S.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Hingga terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum, dugaan pelanggaran perizinan tersebut tetap harus dipandang sebagai dugaan dan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang telah terbukti.
LIRA MEDIA REVOLUSI – Mengawal Transparansi, Mengungkap Fakta, dan Mengawasi Penegakan Hukum.( Red)