
TUBAN – Liramediarevolusi.com
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Rehabilitasi Cek Dam Desa Tuwe (Tluwe), Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Tahun Anggaran 2024, memasuki babak baru.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban dikabarkan telah meningkatkan status penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Langkah ini menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum tengah mendalami dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, peningkatan status perkara itu tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-1437/M.5.33.4/Fd.2/10/2026, tertanggal 13 Oktober 2026.
Tak berhenti di situ, proses penyidikan juga ditandai dengan adanya surat pemanggilan saksi bernomor B-2368/M.5.33.4/Fd.2/10/2026, tertanggal 23 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, saksi diminta hadir untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 08.30 WIB, bertempat di Ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tuban, dengan menghadap kepada Rezha Marinda, S.H., M.H.
Saksi yang dipanggil juga diminta membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek Rehabilitasi Cek Dam Desa Tuwe/Tluwe.
PENYIDIKAN JADI PINTU MASUK MENGUAK PELAKSANAAN PROYEK
Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan tentu menjadi perhatian publik. Sebab, proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta nilai kontrak yang telah ditetapkan.
Dalam proses penyidikan, sejumlah aspek penting patut didalami, mulai dari perencanaan kegiatan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen kontrak.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai peran dan kewenangannya.
Publik juga berhak mengetahui apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan cek dam tersebut.
NILAI PROYEK DAN POTENSI KERUGIAN NEGARA MASIH PERLU DIPASTIKAN
Terkait nilai anggaran proyek, informasi awal menyebut angka sekitar Rp2,8 miliar. Namun, nominal tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak maupun data resmi pengadaan agar tidak terjadi kesalahan pemberitaan.
Sementara itu, hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai penetapan tersangka maupun besaran kerugian keuangan negara.
Karena itu, proses penyidikan perlu dihormati dan seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN KEJARI TUBAN
Naiknya perkara ini ke tahap penyidikan diharapkan tidak berhenti sebatas pemeriksaan dokumen dan pemanggilan saksi. Masyarakat menunggu pengungkapan secara terang mengenai bagaimana proyek tersebut dilaksanakan, apakah terdapat penyimpangan, serta siapa saja yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Kejari Tuban diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan dan profesional, termasuk hasil pemeriksaan saksi serta perkembangan penghitungan potensi kerugian negara apabila memang diperlukan.
Uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Tuban terkait perkembangan penyidikan perkara tersebut, termasuk kepastian nilai kontrak dan hasil pemriksaan saksi. ( Red)