TUBAN, Lira media revolusi.com — ( 12 februari 2026 ) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah jenis BBM yang harganya di atur oleh pemerintah dan di jual dengan harga jauh lebih murah dari pada harga pasar, pemerintah memberikan subsidi BBM ini agar harga jualnya lebih terjangkau bagi masyarakat , terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah , subsidi bbm memiliki dampak pada keuangan negara Namun, di lapangan, subsidi itu kerap kehilangan maknanya.
Peristiwa yang terjadi di hampir semua SPBU hanya beberapa yang tidak, kembali membuka tabir praktik lama yang seolah telah menjadi kebiasaan: BBM subsidi mengalir deras ke tangan tengkulak atau pengusaha ilegal, sementara rakyat kecil terpinggirkan di antrean panjang.
Gelombang komentar publik di ruang digital bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ia adalah potret keresahan kolektif atas pola distribusi yang telah lama menjadi rahasia umum. Modusnya nyaris selalu sama: kendaraan dimodifikasi, pengisian dilakukan berulang, BBM ditampung tak jauh dari SPBU, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Semua pihak seakan mengetahui pola ini. Namun, penindakan hampir tak pernah terdengar.
Pertanyaan mendasarnya pun mengemuka: bagaimana praktik yang berlangsung terang-terangan ini bisa terus berjalan? Jawaban yang muncul justru getir—karena adanya pembiaran. Pengawasan di titik distribusi rapuh. Tanggung jawab antari instansi saling dilimpahkan. Pihak SPBU berdalih hanya melayani konsumen.
Aparat menunggu laporan. Sementara itu, tengkulak terus menghisap subsidi negara tanpa hambatan berarti.
Ironi pun tak terhindarkan. Subsidi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat miskin justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi mereka yang memiliki modal, jaringan, dan keberanian bermain di wilayah abu-abu hukum. BBM subsidi pun beralih rupa: dari hak rakyat menjadi komoditas bisnis gelap.
Ironisnya terkadang media sosial dan lembaga swadaya masyakat yang di gadang gadang sebagai kontrol sosial di tengah tengah masayakat oknumnya ikut bermain di dalamnya berkerjasama dengan operator, salah satu tengkulak yang biasa mengambil BBM di spbu glendeng Bojonegoro sebut saja M mengaku siapa saja bisa mengambil bbm subsidi pakai jurigen mas tapi malam hari pukul 15.00 wib keatas, tetapi harus menjadi anggota salah satu LSM tersebut dengan membayar beperapa ratus ribu untuk mendapatkan kartu anggota.
Penerapan pengawasan sistem oleh pemerintah tidak berdampek sama sekali penerapan sistem digital ,mengatur kuota tetap sang operator masih bisa bermain.
Dampaknya tak berhenti pada kebocoran anggaran negara. Di lapangan, konflik horizontal kerap meletup. Operator SPBU berada di garis depan kemarahan publik. Warga merasa diperlakukan tidak adil. Ketegangan meningkat, adu mulut terjadi, bahkan berujung kekerasan. Negara sering kali baru hadir setelah api membesar.
Fakta ini menegaskan bahwa akar persoalan bukan semata berada di level SPBU, melainkan pada sistem pengawasan distribusi BBM subsidi yang gagal bekerja secara efektif. Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum memiliki peran yang saling terkait dan tak bisa dipisahkan.
Tanpa koordinasi yang kuat dan keberanian menindak secara konsisten, kebocoran subsidi akan terus menjadi luka terbuka. Digitalisasi distribusi, pembatasan kuota, hingga penerapan barcode dan CCTV tak akan bermakna jika di lapangan praktik penyimpangan tetap dibiarkan. Teknologi hanya menjadi ornamen tanpa sanksi nyata.
BBM subsidi bukan hadiah. Ia adalah hak rakyat. Setiap liter yang jatuh ke tangan tengkulak adalah pengkhianatan terhadap tujuan negara dalam melindungi kelompok paling rentan.
Jika negara sungguh ingin menghentikan perampasan ini, jawabannya bukan seminar, imbauan, atau slogan. Jawabannya adalah penertiban tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu—termasuk jika harus menyentuh aktor-aktor yang selama ini dianggap “tak tersentuh.”
Jika tidak, publik berhak bertanya: subsidi ini sebenarnya untuk siapa? (Arf)