Jakarta – Skandal suap senilai Rp60 miliar dalam kasus ekspor ilegal crude palm oil (CPO) kembali mengguncang jagat korporasi nasional. Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara, Hudi Yusuf, mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan petinggi Wilmar Group lainnya yang dapat berpotensi menjadi tersangka baru. Ia menilai, tidak mungkin keputusan pemberian dana sebesar itu dilakukan secara sepihak oleh satu orang, tanpa sepengetahuan jajaran direksi atau komisaris.
Menurut Hudi, uang suap yang mengalir ke sejumlah pihak—termasuk aparat pengadilan—harusnya melewati mekanisme formal dalam perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan struktural dari level atas manajemen perusahaan. “Dana sebesar itu tidak mungkin diputuskan tanpa persetujuan. Artinya, para direksi hingga komisaris harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun dari penyidik Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sekitar Rp20 miliar dari total dana tersebut berasal dari tiga raksasa korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Dana tersebut diduga diberikan dengan tujuan untuk mengatur vonis bebas (onslag) bagi ketiga perusahaan dalam kasus ekspor ilegal CPO yang tengah disidik.
Modus suap dilakukan dengan sistematis: uang dikirimkan melalui pengacara, diterima oleh panitera, lalu didistribusikan ke hakim, termasuk ke ketua pengadilan. Hudi menyebut pola ini tidak akan mungkin terjadi tanpa perencanaan yang matang dari struktur internal perusahaan. “Tanpa ‘shareloc’ dari atas, tidak mungkin uang bisa sampai ke hakim. Ini artinya sistem perintahnya bukan satu orang,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penyidikan lanjutan, Kejagung menyita sejumlah barang mewah milik para tersangka, termasuk mobil sport Ferrari 488 Spider, Nissan GT-R Nismo, dan beberapa motor besar bermerk Triumph dan Norton. Kendaraan-kendaraan ini diduga dibeli dengan dana hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan dilakukan di berbagai lokasi termasuk area perkantoran dan hunian elite di Jakarta.
Kejagung pun menegaskan bahwa penyidikan tidak berhenti pada delapan tersangka awal. Penyidik masih terus mengembangkan kasus dan menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan dari dewan direksi atau komisaris perusahaan. “Potensi tersangka baru sangat terbuka, terutama dari kalangan elite perusahaan,” kata Hudi.
Kasus ini memicu keprihatinan luas di tengah masyarakat. Tagar seperti #SkandalCPO, #KorupsiCPO, dan #WilmarGroup meramaikan media sosial. Banyak warganet mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, serta menuntut agar seluruh harta hasil korupsi benar-benar disita negara untuk menutupi kerugian publik.
Pengamat hukum dan penggiat antikorupsi menyerukan pentingnya keterlibatan KPK dalam pengawasan, serta mengingatkan bahwa Presiden dan lembaga terkait harus memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan tidak berujung pada impunitas. Skandal ini dinilai sebagai ujian besar bagi keseriusan negara dalam membersihkan sektor bisnis dari praktik-praktik korupsi yang terstruktur dan masif.