Lira Media Revolusi.com Sidoarjo …
Dalam sejarah menjelang penerimaan siswa baru, ini baru terjadi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalankan Deklarasi SPMB yang di gelar pada 10 Maret 2026 di Aulah SMPN 4 Sidoarjo, Deklarasi tersebut berkomitmen melaksanakan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, Dan Tanpa Diskriminasi, Penguatan komitmen ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, keterlibatan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kepolisian Resort Sidoarjo, Inspektorat, dan BBPMP Jawa Timur.
Mendengar informasi tersebut salah satu Aktifis Sidoarjo yang berinisial DS angkat bicara (11/5) kepada awak media mengatakan ” saya berharap tidak ada babak ke dua aduan tahun ajaran kemarin belum final ” tegas DS, dan DS akan menunggu janji-janji yang disampaikan dalam acara Deklarasi, tidak ada Titipan dan Pungli, jika komitmen tersebut tidak dilaksanakan dan terbukti masih ada Titipan dan Pungli DS melayangkan aduan babak ke dua,
” Ingat aduan SPMB tahun 2026 belum final dan saya tidak akan tinggal diam akan saya kejar hasil dari audit Inspektorat agar di serahkan ke Ditreskrimsus untuk melanjutkan ke langkah hukum ” aduan Dumas yang lama mencakup 12 poin, dan pada poin 9 tambahan bukti-bukti sudah di siapkan antara lain jumlah siswa penerima BOS dari 11 sekolah yang diduga direkayasa
Deklarasi tersebut juga mendapat sorotan dari wali murid yang berisial R, kepada awak media (12/5) menyampaikan ” saya berharap pemerintah Sidoarjo lebih tegas menertibkan adanya jual beli seragam di sekolah selama ini yang menjadi beban terberat wali murid, terutama yang anaknya dua dan sama-sama mendaftar sekolah ” ungkapnya, Reza juga menegaskan jika ODL itu juga membebankan wali murid yang kurang mampu, Surat edaran larangan yang dikeluarkan Kepala Daerah seperti mainan, dikeluarkan jika ada viral banyak kecelakaan, dan di perbolehkan jika sudah redah dan tidak ada masyarakat yang protes.
Senada dengan yang di sampaikan wali murid Indri, memaparkan dikarenakan ketidak mampuan ekonomi ke tiga putrinya tidak pernah mengikuti ODL, dan seragam sekolah pun tidak pernah bisa membeli semua putrinya memakai seragam bekas dari siswa yang sudah lulus, dan sampai saat ini putrinya yang sekolah di SMKN tidak punya seragam praktek, dan awak media sudah pernah menemui humas untuk meminta kebijakan mengangsur tidak di beri, ada uang ada barang,
Dalam acara Deklarasi SPMB tanggal 10 Maret lalu Aparat Penegak Hukum Sudah ikut Menandatangani atas nama Kajari dan Kapolres Sidoarjo, dan masyarakat berharap dari Kejaksaan atau Kepolisian langsung merespon cepat jika ada aduan terkait dugaan Siswa Titipan dan Pungli tahun ajaran baru ini tanpa harus menunggu hasil audit Inspektorat mengingat aduan masyarakat tahun kemarin sampai saat ini belum ada kejelasan,
Dan saat DS menanyakan kepada Kasi Pidsus lewat WhatsApp (13/5) beliau mengatakan kurang mengetahui adanya Deklarasi tersebut, dan sampai berita ini di naikan siapa yang hadir belum di ketahui, DS akan berkordinasi langsung minggu depan terkait jika nantinya ada dugaan Penyalahgunaan Jabatan, Penyembunyian Pagu, dan Gratifikasi SPMB tahun ajaran 2026/2027