BOJONEGORO – Liramediarevolusi.com – Kebijakan penertiban bangunan kafe di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menuai tanda tanya. Pasalnya, dari dua bangunan kafe yang berada di wilayah desa tersebut, hanya satu yang dibongkar, Rabu (11/11/2026).
Bangunan yang dibongkar diketahui berdiri di atas lahan milik PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, bangunan kafe lainnya yang berdasarkan informasi berada di atas tanah kas desa (TKD) masih terlihat berdiri dan menjalankan aktivitas usaha.
Perbedaan perlakuan ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa hanya satu bangunan yang ditertibkan? Apakah kedua bangunan tersebut sudah diperiksa legalitas pemanfaatan lahannya secara menyeluruh?
Berdasarkan pantauan pewarta di lokasi, proses pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat jenis ekskavator dan disaksikan sejumlah petugas serta pihak terkait.
Namun, persoalan tidak berhenti pada pembongkaran tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan, bangunan kafe yang dibongkar telah beroperasi selama bertahun-tahun dan beberapa kali berganti pemilik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan pemerintah desa selama bangunan tersebut beroperasi. Apakah Pemdes sebelumnya telah mengetahui keberadaan bangunan itu? Jika mengetahui, apakah pernah dilakukan pemeriksaan perizinan, teguran, atau koordinasi dengan instansi pemilik lahan?
Saat dikonfirmasi pewarta, Kepala Dusun Tanjungharjo, Mohammad Zainu Muttaqin, menyampaikan bahwa pembongkaran bermula dari laporan sejumlah warga yang merasa terganggu dengan keberadaan kafe tersebut.
“Aduan warga kemudian disampaikan kepada pemilik lahan, yakni PU SDA Jawa Timur,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjelaskan awal mula munculnya persoalan. Namun, belum menjawab secara menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan pemerintah desa maupun alasan mengapa penertiban hanya dilakukan terhadap satu bangunan.
DUA KAFE, DUA STATUS LAHAN, PERLU TRANSPARANSI
Sorotan kini mengarah pada bangunan kafe lainnya yang diinformasikan berdiri di atas tanah kas desa.
Sebagai aset milik desa, pemanfaatan tanah kas desa harus memiliki dasar administrasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, Pemdes Tanjungharjo perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status penggunaan lahan tersebut.
Apakah terdapat perjanjian sewa atau kerja sama pemanfaatan aset desa? Siapa pihak yang memberikan persetujuan? Berapa nilai kontribusi atau pendapatan yang masuk ke kas desa? Dan apakah seluruh proses pemanfaatannya telah tercatat secara resmi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul kesan adanya pembiaran maupun perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha.
Pewarta juga meminta penjelasan Camat Kapas, Zenny Bachtyar, S.STP., MM., serta Kapolsek Kapas, AKP Sudarsono, S.H., M.M.
Camat Kapas menyampaikan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan aduan sejumlah warga. Kendati demikian, persoalan pengawasan pemerintah desa dan status bangunan kafe lainnya masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
PEMDES JANGAN TUTUP MATA
Penertiban bangunan yang diduga bermasalah tentu patut diapresiasi apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum. Namun, penegakan aturan juga harus mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan tidak tebang pilih.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa aturan hanya berlaku terhadap satu pihak, sementara bangunan lain yang memiliki persoalan serupa justru luput dari pemeriksaan.
Pemdes Tanjungharjo diharapkan tidak berhenti pada penjelasan bahwa pembongkaran bermula dari aduan warga. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua bangunan, termasuk legalitas pemanfaatan tanah kas desa, menjadi langkah penting untuk menjawab keraguan publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset desa dikelola dan apakah setiap aktivitas usaha yang memanfaatkan tanah desa telah sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Liramediarevolusi.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Tanjungharjo, Kasun Mohammad Zainu Muttaqin, Camat Kapas, PU SDA Jawa Timur, serta pemilik kedua kafe demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(RED)