Surabaya – Dugaan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) mendapat perhatian serius dari jajaran organisasi. Ketua DPP AWPI, Hengki Ahmat Jazuli, S.AP., S.H., M.H., CLAP, mengecam keras dugaan ancaman terhadap dua wartawan tersebut. Dugaan intimidasi itu disebut terjadi di wilayah Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dan berkaitan dengan aktivitas jurnalistik mengenai pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Hengki menegaskan bahwa setiap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan. Tidak boleh ada pihak yang menggunakan ancaman maupun intimidasi untuk membungkam kerja pers. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua AWPI Jawa Timur, S.A. Mahendra, turut menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan masih adanya oknum yang diduga mengancam wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Menurut Mahendra, tindakan intimidasi terhadap wartawan merupakan persoalan serius karena dapat menghambat kebebasan pers dalam menjalankan fungsi penyampaian informasi dan kontrol sosial kepada masyarakat. “Profesi wartawan dilindungi undang-undang. Apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan suatu pemberitaan, sebaiknya menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan melakukan ancaman ataupun intimidasi,” tegas Mahendra.
Hal senada disampaikan Sekretaris AWPI Jawa Timur, Immanuel Darmawan. Ia menilai ancaman terhadap wartawan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, terlebih apabila dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai kasus yang menyangkut kepentingan publik dan perlindungan anak.
Immanuel menegaskan bahwa wartawan harus diberikan kebebasan dan rasa aman dalam menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan. “Jangan sampai ancaman terhadap wartawan menjadi cara untuk menghalangi pengungkapan informasi kepada masyarakat. Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, tempuh jalur yang sesuai dengan aturan hukum,” ungkap Immanuel.
AWPI Jawa Timur berharap aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap dugaan ancaman tersebut serta melakukan penyelidikan secara profesional apabila terdapat laporan dan bukti yang mendukung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara. Pasal 18 ayat (1) juga mengatur sanksi terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). AWPI menegaskan komitmennya untuk mendukung perlindungan terhadap wartawan agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bebas dari segala bentuk ancaman. (Red)