TUBAN – LIRA MEDIA REVOLUSI.COM
Aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian publik. Lembaga antirasuah tersebut dikabarkan melakukan pengecekan terhadap sejumlah kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 hingga 2026.
Informasi tersebut mengemuka setelah Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, membenarkan adanya pengecekan sampel kegiatan oleh tim KPK usai pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati menyebut pengecekan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan ketentuan yang berlaku.
“Iya benar, diambil sampling. Pengecekan beberapa kegiatan dari pemerintah, apakah sudah sesuai atau belum,” ungkapnya sebagaimana diberitakan LiputanSatu.id.
Bupati juga menyampaikan bahwa pengambilan sampel menjangkau wilayah 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Salah satu lokasi yang dikonfirmasi didatangi tim KPK adalah proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Palang.
PROYEK HAMPIR Rp25 MILIAR, SEJAUH MANA PENGAWASANNYA?
Proyek pembangunan RTH Palang menjadi salah satu perhatian karena memiliki nilai anggaran yang cukup besar.
Berdasarkan informasi pemberitaan, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp24.999.965.892,56 atau hampir Rp25 miliar.
Besarnya anggaran tersebut tentu menuntut pengawasan ketat, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, penentuan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil akhir yang diterima masyarakat.
Pertanyaan mendasar yang patut dijawab adalah apakah seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak kerja, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta prinsip efisiensi penggunaan uang negara?
Publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
CATATAN PENTING: RIWAYAT SOROTAN KPK TERHADAP PENGADAAN TUBAN
Sorotan terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tuban bukan persoalan yang sepenuhnya baru.
Pada Agustus 2025, dalam koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemkab Tuban, KPK pernah menyoroti sejumlah aspek pengelolaan anggaran dan pengadaan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian saat itu antara lain transaksi LPSE senilai Rp531 miliar, e-purchasing sebesar Rp291 miliar, serta adanya anomali dalam penggunaan e-katalog, termasuk indikasi pemilihan harga yang lebih tinggi ketika tersedia alternatif lebih murah.
KPK juga mendorong penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pengadaan agar belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Catatan tersebut bukan berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, menjadi alasan kuat bahwa transparansi dan evaluasi pengadaan harus terus dikawal.
FLYER KPK AMBIL DOKUMEN PERNAH DIBANTAH PEMKAB
Di tengah perkembangan terbaru ini, masyarakat juga perlu membedakan informasi yang beredar melalui media sosial.
Sebelumnya, pada 22 Mei 2026, beredar flyer yang mengklaim KPK mengambil sejumlah dokumen di lingkungan Dinas PUPR PRKP dan Pokja LPSE Kabupaten Tuban.
Namun, Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, ketika dikonfirmasi saat itu menyatakan informasi tersebut tidak benar.
Dengan demikian, kegiatan pengecekan sampel oleh KPK pada November 2026 tidak boleh serta-merta disamakan dengan klaim pengambilan dokumen dalam flyer yang telah dibantah tersebut.
LIRA MEDIA REVOLUSI MENDORONG KETERBUKAAN
LIRA Media Revolusi memandang bahwa kedatangan atau aktivitas pengawasan KPK di daerah harus menjadi momentum memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah menjalankan program sesuai prosedur. Masyarakat membutuhkan keterbukaan data, kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan.
Karena itu, sejumlah pertanyaan layak disampaikan kepada pihak terkait:
- Proyek dan kegiatan apa saja yang menjadi sampel pengecekan KPK di Kabupaten Tuban?
- Apakah proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR PRKP turut masuk dalam objek pengecekan?
- Apakah proses pengadaan melalui Pokja LPSE telah berjalan sesuai prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas?
- Bagaimana hasil pengawasan terhadap proyek RTH Palang yang memiliki anggaran hampir 25 miliar ?
- Apkah terdapat rekomendasi evaluasi atau perbaikan dari KPK terhadap kegiatan yang diperiksa?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
KPK diharapkan dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangannya, sementara Pemkab Tuban perlu membuka informasi yang memang dapat disampaikan kepada publik.
LIRA Media Revolusi akan terus berupaya menelusuri informasi informasi, menguji dokumen pengadaan, mengawal pelaksanaan proyek, serta meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Sebab, uang yang digunakan dalam pembangunan bukan milik pejabat ataupun kelompok tertentu, melainkan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT HANYA HABIS DALAM ANGKA DAN LAPORAN. PEMBANGUNAN HARUS TERUKUR, TRANSPARAN, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. ( Red)