TUBAN // LIRA MEDIA REVOLUSI // Selasa, 10 November 2026
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) resmi memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Cek Dam Desa Tuwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Tahun Anggaran 2024.
Dimulainya penyidikan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor: PRINT-1437/M.5.33.4/Fd.2/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Sebagai tindak lanjut proses hukum, Kejari Tuban juga telah melayangkan surat panggilan saksi Nomor: B-2368/M.5.33.4/Fd.2/10/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, sejumlah saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan sekaligus membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek rehabilitasi cek dam tersebut.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Ruang Pemeriksaan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tuban pada hari Rabu pukul 08.30 WIB, dengan menghadap kepada REZHA MARINDA, S.H., M.H.
Menariknya, dalam surat panggilan itu Kejaksaan turut mencantumkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara korupsi di persidangan.
BELUM ADA PENGUMUMAN TERSANGKA DAN KERUGIAN NEGARA
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Negeri Tuban belum mengumumkan secara resmi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, proses hukum masih berada dalam tahap penyidikan dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut tetap harus dihormati hak-haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah.
PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM
Dimulainya penyidikan perkara ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Desa Tuwe. Pasalnya, proyek rehabilitasi cek dam merupakan pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara dan semestinya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri Tuban dapat mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan tuntas. Jika ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan Kejari Tuban, termasuk pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
(RED)