TUBAN // LIRAMEDIAREVOLUSI.COM // Senin, 9 November 2026
Aktivitas pengerukan tanah di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akhirnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, aktivitas yang disebut-sebut berkedok pemerataan tanah tersebut telah dihentikan setelah Polda Jawa Timur turun langsung melakukan penanganan di lokasi.
Dokumentasi lapangan memperlihatkan sebuah alat berat jenis ekskavator berada di area pengerukan tanah dengan kondisi lahan yang telah mengalami perubahan cukup signifikan. Penghentian aktivitas tersebut menjadi perhatian masyarakat sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai legalitas kegiatan yang sebelumnya berjalan di lokasi tersebut.
Nama seorang pengusaha berinisial TP bersama badan usaha UD yang dikaitkan dengan aktivitas tersebut turut menjadi sorotan. Sebelumnya, TP disebut pernah menghadapi persoalan aktivitas pengerukan tanah di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
BERKEDOK PEMERATAAN TANAH, LEGALITAS KEGIATAN DIPERTANYAKAN
Persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah kesesuaian antara kegiatan di lapangan dengan dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha.
Aktivitas yang disebut sebagai pemerataan tanah diduga tidak sekadar melakukan perataan lahan, tetapi juga melibatkan pengerukan material tanah dalam jumlah besar yang disinyalir diperjualbelikan.
Publik mempertanyakan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Perlu ditegaskan bahwa pencantuman kode KBLI dalam perizinan berusaha tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan seluruh jenis kegiatan di lapangan. Legalitas kegiatan tetap harus disesuaikan dengan jenis usaha, persyaratan teknis, serta perizinan dan persetujuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Karena itu, instansi berwenang perlu membuka kejelasan mengenai jenis izin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan, serta apakah aktivitas pengerukan dan dugaan penjualan material tanah telah sesuai dengan ketentuan.
BARU BEROPERASI, AKTIVITAS DIHENTIKAN
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan aktivitas pengerukan di Menilo tersebut baru berjalan sekitar tiga hari sebelum akhirnya dihentikan oleh Polda Jatim.
Langkah aparat ini patut diapresiasi sebagai bagian dari pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun dampak lingkungan.
Namun, penghentian aktivitas saja belum cukup menjawab seluruh pertanyaan publik.
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai alasan penghentian, hasil pemeriksaan di lapangan, status perizinan, serta apakah ditemukan indikasi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Jangan sampai setelah alat berat berhenti beroperasi, persoalan justru menghilang tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban yang transparan.
DUGAAN SOLAR SUBSIDI DAN KEWAJIBAN PAJAK PERLU DITELUSURI
Selain persoalan perizinan, terdapat sejumlah aspek lain yang patut menjadi perhatian aparat dan instansi terkait.
Pertama, dugaan penggunaan BBM bersubsidi.
Operasional alat berat dalam kegiatan pengerukan membutuhkan pasokan bahan bakar. Karena itu, perlu ditelusuri sumber BBM yang digunakan, jalur distribusinya, serta apakah terdapat indikasi penggunaan solar subsidi yang tidak sesuai peruntukannya.
Apabila ditemukan penyalahgunaan, aparat diharapkan menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, dugaan aktivitas penjualan material tanah.
Apabila benar material hasil pengerukan diperjualbelikan, perlu diperiksa dasar hukum kegiatan tersebut, mekanisme pengangkutan, dokumen transaksi, serta kesesuaian kegiatan dengan perizinan yang dimiliki.
Ketiga, kewajiban perpajakan.
Instansi perpajakan terkait perlu memastikan apakah kegiatan usaha dan transaksi penjualan material tersebut telah dicatat serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Seluruh dugaan Tersebut harus di buktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan oleh instansi berwenang, bukan sekadar berdasarkan asumsi. ( Red)