TUBAN, 3 NOVEMBER 2026 – http://Liramediarevolusi.com | Misteri pekerjaan pengaspalan hotmix di Gang Arjuna No.24, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hingga kini belum terpecahkan. Setelah viral diberitakan LIRA MEDIA REVOLUSI pada 02 November 2026, pihak pelaksana masih memilih bungkam, namun Dinas PUPR Tuban akhirnya memberikan respon.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pekerjaan hotmix di lokasi tersebut dikerjakan tanpa papan informasi proyek. Tidak ada kejelasan mengenai volume, nilai anggaran, sumber dana APBD, maupun nama CV pelaksana. Padahal, proyek tersebut diduga dibiayai uang negara.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, pekerjaan tersebut diduga kuat merupakan garapan CV. Tiga Putri Bidadari milik Malvin.
LIRA MEDIA REVOLUSI telah melakukan upaya konfirmasi berimbang sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999:
- Konfirmasi pertama kepada pemilik CV. Tiga Putri Bidadari, Malvin, pada Jumat (31/10/2026) pukul 13.31 WIB via WhatsApp. Pesan sudah terkirim (centang dua) namun tidak direspons sampai berita ini tayang.
- Konfirmasi kedua dengan mengirimkan link berita yang telah tayang pada Senin (02/11/2026) pukul 09.41 WIB ke Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tuban, Agung S, sebagai hak jawab.
Dan pada hari itu juga, Kepala Dinas PUPR Tuban, Bapak Agung S, memberikan tanggapan resmi melalui pesan WhatsApp pada pukul 10.19 WIB:
“Matur suwun infonya, kami teruskan ke PPKnya untuk ditindaklanjuti”
Tanggapan tersebut menjadi angin segar bahwa Dinas PUPR Tuban tidak tinggal diam dan akan meneruskan laporan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membidangi proyek tersebut untuk ditindaklanjuti.
Namun, sikap bungkam tetap ditunjukkan oleh pihak pelaksana CV. Tiga Putri Bidadari. Hingga berita lanjutan ini diturunkan Senin (02/11/2026) pukul 08.55 WIB, tidak ada klarifikasi apapun dari pihak CV tersebut.
Padahal, kewajiban pemasangan papan informasi proyek telah diatur jelas dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap proyek yang menggunakan APBD wajib transparan agar bisa diawasi publik.
Ketua LPK – RI Tuban Raspan NP menyayangkan sikap tertutup pelaksana.
“Kami apresiasi respon cepat Pak Kadis Agung yang langsung meneruskan ke PPK. Tapi kami minta PPK segera turun ke lapangan. Kalau proyek APBD kok tanpa papan, ini patut diduga ada yang ditutup-tutupi. Kami minta Inspektorat dan APH ikut mengawasi kualitas hotmix,” tegasnya.
LIRA MEDIA REVOLUSI masih menunggu tindak lanjut dari PPK Dinas PUPR Tuban dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi CV. Tiga Putri Bidadari. (Red)