TUBAN – LIRA MEDIA REVOLUSI
Proyek pelebaran Jalan Pandanagung–Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.652.968.384,25, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian material wiremesh yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi tersebut.
Sorotan ini mencuat menyusul informasi mengenai dugaan perbedaan ukuran besi wiremesh. Dalam dokumen perencanaan atau spesifikasi yang menjadi dasar pemberitaan sebelumnya, diameter besi disebut berukuran 8 milimeter. Namun, hasil pengukuran lapangan yang diinformasikan kepada redaksi menunjukkan angka sekitar 7,5 milimeter.
Selain diameter besi, lebar wiremesh juga menjadi perhatian. Ukuran yang disebut dalam perencanaan sekitar 90 sentimeter, sedangkan material yang terpasang diinformasikan memiliki lebar sekitar 80 sentimeter.
Perbedaan tersebut perlu mendapat penjelasan teknis secara terbuka. Sebab, material pembesian merupakan salah satu komponen yang harus memenuhi persyaratan desain dan spesifikasi kontrak pekerjaan.
Jangan Sampai Pengawasan Hanya Formalitas
Dengan nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp2,6 miliar, publik tentu berhak mengetahui apakah seluruh material yang digunakan telah sesuai dengan dokumen kontrak dan gambar kerja.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah siapa yang melakukan pemeriksaan material sebelum pemasangan? Apakah konsultan pengawas telah melakukan pengukuran dan pengujian? Apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui kondisi material yang digunakan di lapangan?
Jika memang terdapat perbedaan spesifikasi, apakah sebelumnya telah dilakukan persetujuan perubahan teknis sesuai ketentuan kontrak?
Jangan sampai persoalan kualitas material baru diketahui setelah pekerjaan selesai dan bangunan sudah dimanfaatkan masyarakat.
PUPR Tuban Jangan Tutup Mata
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tuban, khususnya PPK dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, perlu memberikan penjelasan secara transparan.
Publik membutuhkan kepastian mengenai kesesuaian material dengan spesifikasi, hasil pemeriksaan lapangan, berita acara pengujian material, serta laporan pengawasan pekerjaan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus dijelaskan langkah koreksi yang telah atau akan dilakukan. Apakah material diganti, dilakukan pengujian ulang, atau terdapat dasar teknis yang membenarkan penggunaannya?
Klarifikasi tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi dugaan pembiaran dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Kontraktor Juga Harus Memberikan Penjelasan
CV Sugih Jaya Abadi selaku kontraktor pelaksana juga perlu memberikan keterangan mengenai sumber material wiremesh, spesifikasi yang dibeli, sertifikat atau dokumen mutu material, serta kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.
Kontraktor perlu menjelaskan apakah material yang digunakan memang berdiameter 8 mm sebagaimana spesifikasi atau terdapat perbedaan hasil pengukuran akibat metode pengukuran maupun karakteristik produk.
Apabila terdapat perubahan material, publik berhak mengetahui apakah perubahan tersebut telah mendapat persetujuan pihak yang berwenang.
Perlu Audit Teknis, Bukan Sekadar Saling Membantah
Redaksi menilai persoalan ini sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan sepihak. Diperlukan pemeriksaan teknis secara objektif oleh pihak yang kompeten dan independen.
Pemeriksaan perlu mencakup diameter aktual besi, jarak antarbesi, lebar dan panjang lembaran wiremesh, jumlah lapisan, posisi pemasangan, serta kesesuaian dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak.
Selain itu, perlu diteliti pula apakah ketebalan beton yang direncanakan sebesar 25 sentimeter dan mutu beton fc’ 30 MPa telah dipenuhi berdasarkan hasil pengujian yang sah.
Jika ditemukan penyimpangan yang berdampak pada mutu, volume, atau pembayaran pekerjaan, maka perlu dilakukan evaluasi sesuai mekanisme pengawasan dan ketentuan pengadaan pemerintah.
Desakan Transparansi dan Hak Jawab
LIRA MEDIA REVOLUSI mendorong PUPR Kabupaten Tuban, PPK, konsultan pengawas, dan CV Sugih Jaya Abadi untuk memberikan klarifikasi terbuka.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan bentuk vonis terhadap pihak tertentu. Dugaan ketidaksesuaian material harus dibuktikan melalui dokumen kontrak, pemeriksaan teknis, serta keterangan para hak.
Apabila terdapat kekeliruan dalam informasi atau hasil pengukuran, redaksi membuka ruang koreksi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Namun, apabila pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara, pihak berwenang diharapkan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.
Publik menunggu jawaban: apakah material wiremesh proyek Jalan Pandanagung–Simo benar-benar telah sesuai spesifikasi, atau justru terdapat persoalan teknis yang selama ini belum dijelaskan secara terbuka?
Tim Investigasi LIRA MEDIA REVOLUSI