JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025 sebagai langkah konkret mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Kompetisi tahunan ini mengusung tema “Berdampak untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan diarahkan untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. KIPP 2025 tidak hanya menitikberatkan pada kemajuan teknologi dalam pelayanan publik, namun juga mendorong perubahan pola pikir aparatur negara agar lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menyampaikan bahwa inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta dapat direplikasi di berbagai daerah atau instansi. “Kami ingin menekankan bahwa inovasi yang baik adalah inovasi yang bisa diterapkan, memberi solusi, dan mampu direplikasi oleh daerah atau instansi lain. Bukan sekadar canggih, tapi harus berdampak,” ujar Diah dalam peluncuran resmi KIPP 2025 di Jakarta, awal April lalu.
Kompetisi ini dibuka untuk berbagai kategori, termasuk inovasi dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, unit pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah, serta inovasi kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Tahun ini, kategori khusus untuk inovasi digital dan pelayanan yang ramah disabilitas juga kembali dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan yang inklusif.
KIPP 2025 menjadi bagian penting dari strategi Reformasi Birokrasi Tematik yang tengah dijalankan pemerintah. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus dimulai dari perubahan cara melayani masyarakat. “Inovasi pelayanan publik adalah napas baru birokrasi kita. Kalau ingin negara ini maju, maka yang pertama harus berubah adalah cara melayani masyarakat,” ungkapnya.
Pendaftaran KIPP 2025 dibuka hingga Mei melalui portal resmi www.kipp.menpan.go.id, dan proses seleksi akan dilakukan secara bertahap melalui evaluasi administratif, wawancara, hingga kunjungan langsung ke lapangan. Para finalis akan diumumkan pada Agustus 2025 dan berpeluang mendapatkan pendanaan pengembangan inovasi serta sertifikasi nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, KIPP 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk menciptakan pelayanan publik yang adaptif, humanis, dan mampu menjawab tantangan zaman secara nyata.